Ini kutipan dari postingan sahabat Erta Priadi Wirawijaya:
(Sekitar 1300 orang dokter residen di LA memutuskan akan mogok kerja karena merasa gaji-nya rendah. Saat ini mereka dibayar sekitar 50-65 ribu USD (732-952 juta rupiah) setahun. Bayaran sebesar itu dinilai kurang karena meningkatnya biaya sewa apartemen, BBM, dan biaya hidup sehari-hari. Dokter residen adalah dokter yang sedang mendalami spesialisasi kedokteran. Mereka bekerja dibimbing dokter spesialis senior di RS pendidikan.
Berbeda kewajaran di 99% negara lainnya di dunia, Indonesia adalah satu satunya negara yang tidak menggali dokter residen, mereka malahan diharuskan membayar uang masuk yang besar SPP. Alhasil tidak semua dokter umum berkesempatan jadi spesialis, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan proporsi dokter spesialis terendah di Dunia. Bagi saya jelas, saatnya dunia kedokteran kita yang lain sendiri dirubah dan mulai adopsi yang jadi kewajaran di dunia, Hospital Based Residency. Saya tidak bilang samakan gajinya dengan dokter residen di US, tapi minimal sesuai UMR sehingga dokter yang secara ekonomi tidak mampu juga bisa ambil spesialisasi.)
***
Indonesia begitu banyak paradoks. Penghasilan tukang pisang goreng yang tidak sekolah tinggi mengalahkan penghasilan Guru Besar. Konglomerat juga. Bukan orang sekolahan tapi duitnya berlimpah ruah. Nasib Dokter kita juga. Sekolahnya susah, paling susah bahkan, nasibnya tak indah amat.
Sekolah dokter di Indonesia berbiaya tinggi karena tidak disokong pemerintah. Apalagi yang sekolah dokter swasta, minimal perlu siap dana lebih Rp 1 Miliar untuk selesai sekolah dokter. Sekolah dokter negeri juga begitu. Lalu bagaimana lulusan dokter bisa tulus mengabdi kalau untuk sekolah saja masih banyak yang harus berutang, karena ketiadaan biaya. Apalagi harus sampai bisa spesialis.
Sudah diungkap di atas, hanya di Indonesia saja untuk jadi dokter spesialis harus membayar, mengongkosi sendiri. Belum bicara susahnya masuk spesialis, sudah sejak dulu kala, sekarang kita baru teriak kalau kita kekurangan tenaga dokter, apalagi tenaga dokter spesialis.
Ratio dokter-populasi kita masih jomplang. Entah di mana kendala dan resistensinya, disinyalir pernah ada kelompok kesukuan tergantung siapa kepala bagiannya, konon ada juga suara burung harus membayar, harus ada pelicin, dan koneksi. Untuk kemudahan itu sekarang banyak sekolah dokter yang terang-terangan minta dana kompensasi yang tidak kecil.
Ihwal begini yang perlu segera diluruskan, dibersihkan, sudah menjadi rahasia umum. Di mana peran IDI, kolegium, atau entah apa entah siapa. Faktanya tidak gampang masuk spesialis walau harus bayar untuk mengongkosi sendiri. Kalau begitu adanya, lalu bagaimana berharap lulusan spesialis tidak menjadi mata duitan, karena modal menjadi spesialis tidak kecil.
Saya termasuk yang mengurungkan tawaran spesialis dari Prof Sutan Assin dulu, dengan pertimbangan saya tidak punya biaya untuk menempuh selama sekolah spesialis.
Kejanggalan lain kalau boleh disebut begitu, penghargaan pemerintah terhadap profesi dokter hingga hari ini betapa menyedihkan. Dulu zaman saya lulus dokter sampai tahun 90-an, satu-satunya sarjana yang langsung diangkat jadi pegawai negeri ASN, gajinya setara sarjana, pasti tidak cukup untuk, bahkan untuk sekadar hidup. Kalau mau ditimbang, sekolah dokter itu sebetulnya sudah S-2 melihat SKS-nya, ketika Drs Med, sudah S-1.
Jadi kenyataannya, begitu lulus dokter, kalau tidak disumbang orangtua, mana mungkin bisa punya rumah dan kendaraan, buat hidup saja tidak cukup. Malu kita punya dokter masih naik ojeg, dan rumahnya kontrakan, tidak seimbang dengan kemuliaan profesinya yang diluhurkan.
Bayangkan, gaji buat sekolah spesialis saja di mana-mana dunia, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja pemerintah, bisa berhak memperoleh sampai Rp 900 juta setahun atau Rp 75 juta sebulan.
Dokter perlu memperoleh penghargaan sepantas profesinya supaya status sosialnya memang setara profesinya di mata dunia. Punya rumah, mobil, dan tampilannya memang sosok berprofesi dokter. Tapi hanya dari gaji pegawai negeri, bahkan setelah pensiun saja pun hanya diberi tak lebih Rp 4,5 juta, itupun kalau sudah Guru Besar. Pensiun saya setelah mengabdi puluhan tahun tak cukup untuk menggaji sopir.
Saya tidak membenarkan kalau ada saja sejawat dokter yang agak menyimpang dalam melakoni profesi dokternya, karena terhimpit tak cukup hanya dari gaji dan dari hasil praktiknya belum jalan. Misal, bila ada dokter yang mata duitan, yang praktik mengejar omset, mirip kutu loncat berpindah dari satu RS atau klinik ke RS/klinik lain supaya penghasilannya cukup buat tampil sebagaimana layaknya orang berprofesi dokter. Dokter kita yang tunggang-langgang setiap hari, mana sempat baca jurnal mutakhir untuk menjaga kemutakhiran ilmunya, baca koran sajapun mungkin tak sempat. Namun tuntutan masyarakat, tuntutan pasien erhadap dokternya, betapa tinggi. Dokter tidak boleh salah. Kerja dengan kondisi di sini, manalah mungkin.
Seorang Profesor di RSCM yang harus membaca ratusan foto ronsen sehari, bagaimana mungkin tidak sampai ada yang luput, dan salah baca hasil ronsen. Saya sebagai dokter puskesmas dulu, harus memeriksa lebih 100 pasien sehari, selain tak mungkin praktik bisa silakukan secara profesional sebagaimana diajarkan sekolah dokter, dalam waktu terbatas. Belum lagi masih harus memikirkan buka warung untuk praktik sore hari sebagai mata pencaharian, yang sebagai dokter muda, pasiennya masih do-re-mi.
Kalau praktik belum terlalu jalan, dokter kita masih terus merangkak-rangkak, bahkan untuk secukupnya saja pun. Masyarakat hanya melihat dokter yang sudah mapan, yang pasiennya banyak, tapi lebih banyak dokter yang tidak pantas tampilannya sebagai dokter, masih ngontrak rumah, naik kendaraan umum, dalam serba keterbatasan.
Dokter seorang Guru Besar UI, yang kerjanya tekun meneliti, tinggal di rumah instansi, hidup tidak tampak sebagai Guru Besar, anaknya bertanya "Apa semua dokter nasibnya seperti Papa?" saking hidupnya bukan seperti profesi dokter di mata dunia.
Sudah waktunya nasib dokter kita, juga calon dokter, dan peneliti kita, terlebih diberikan penghargaan sepantasnya. Diberi kemudahan untuk sekolah dokter mengingat kita masih sangat kekeurangan tenaga dokter. Juga untuk spesialis, yang mestinya gratis bahkan berhak mendapat gaji.
Perlu ditilik, di mana letak masalah dan kendalanya. Kemauan pemerintah harus tegas mendudukan status profesi dokter, perhatikan pendidikan dokter kita. struktur penggajiannya. Hal lain ihwal mutu dokter kita. Walau ada uji kompetensi, yang dari situ kedapatan mutu dokter dari fakultas yang perlu diasuh oleh fakultas yang lebih mampu. Bagaimana mungkin fakultas kedokteran baru mendapat izin, yang secara aturan belum memenuhi persayaratan sebagai fakultas kedokteran.
Bagaimana pula mungkin bila lulusan dokter tidak disalurkan, dijamin untuk ditampung pemerintah seperti dulu, ada kepastian bekerja dengan penghargaan yang pantas sebagai dokter. Menilik kembali struktur penggajian tenaga dokter, supaya dalam melayani dokter tidak masih berpikir cari sampingan. Supaya fokus bekerja untuk melayani sebagaimana galibnya sejawatnya di mana-mana dunia. Dokter yang brain-drain ke negara maju, juga karena alasan ada kecemburuan profesi, sekolahnya sama susahnya, tapi penghargaan yang diterima tidak sama layaknya.
Kejanggalan lainnya, pendidikan dokter kita menjadi urusan Departemen Pendidikan, sedang yang memakai profesi dokter Departemen Kesehatan. Sudahkan kedua departemen itu padu? Perlu kebijakan sinergistis, perlu kesatuan integral kedua departemen terkait profesi dokter, supaya produknya tampil optimal.
Lalu peran IDI apakah betul tidak menjadi kendala, atau malah barangkali menimbulkan masalah bagi tenaga dokter? Peran kolegium, peran MKEK, sudahkah demi kebaikan kepatutan profesi dokter, dan demi kesejahteraan masyarakat juga, danbukan yang lainnya.
Salam Profesi,
HANDRAWAN NADESUL
Sumber : FB @handrawan.nadesul
