Pemerintah mengklaim tidak akan tergesa-gesa mengubah status pandemi menjadi endemi Covid-19. Penetapan status endemi akan didasarkan pada data ilmiah dan kalkulasi yang matang.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa penetapan perubahan status itu harus memerhatikan aspek kehati-hatian.
"Mengenai perubahan status pandemi menjadi endemi, Bapak Presiden menekankan kita tidak perlu tergesa-gesa dan memperhatikan aspek kehati-hatian," ujar Abraham dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).
"Presiden tidak mau kita sampai kembali ke situasi pada awal pandemi," tambahnya.
Menurut Abraham, pemerintah selalu memantau dengan detail perkembangan Covid-19 di Indonesia maupun negara lain. Selain itu, kata dia, pemerintah juga melibatkan para pakar dalam mengambil setiap kebijakan, terutama dalam penentuan status pandemi.
"Jika memang data-data ilmiah dan analisa pakar menunjukkan kondisi terus membaik, maka relaksasi juga akan semakin dibuka," tuturnya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus Covid-19 di Indonesia per Selasa (2/3) mencapai 5.630.096 orang. Dari total kasus positif, sebanyak 4.944.237 orang telah sembuh (bertambah 42.935 orang). Sementara 149.036 orang lainnya meninggal dunia (bertambah 376 orang).
Sedangkan jumlah kasus aktif virus corona mencapai 536.823 orang, atau turun 2.391 dari kemarin. Kemudian suspek Covid-19 sebanyak 32.219 orang.
Wacana perubahan status pandemi menjadi endemi sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia bahkan membeberkan sejumlah skenario transisi pandemi menjadi endemi di Indonesia.
Strategi itu menurutnya sudah digodok bersama para ahli kesehatan dan epidemiolog.
Selain soal strategi mengubah pandemi menjadi endemi, Budi turut memastikan jarak pemberian suntikan vaksin Covid-19 primer dengan vaksin lanjutan atau booster diperpendek menjadi minimal tiga bulan.[]
Sumber: CNN Indonesia